Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat, tentunya mendorong mahasiswa untuk memiliki kemampuan (skill) yang lebih dari yang lainnya. Maraknya pemanfaatan internet, baik social media, website, hingga blog, mendorong kita untuk turut mengambil peran agar kita tidak 'gaptek'.
Maka dari itu, kami dari Divisi Media dan Informasi bekerjasama dengan Biro Sistem Informasi UMY mengadakan Training "Study in Blog", pelatihan ini dimaksudkan untuk membuat mahasiswa yang sama sekali belum mengenal blog menjadi mengenal dan mengerti cara penggunaan blog, dan apabila mahasiswa sudah menggunakan blog kita arahkan untuk memahami pemanfaatan blog.
Pelaksanaan kegiatan 13, 15, dan 17 Desember 2011 yang terbagi atas 2 sesi pelatihan setiap harinya. Kegiatan ini diselenggarakan di Pusat Komputer Gd. Ar-Fachruddin B Lantai 2 Kampus Terpadu UMY. Dengan kontribusi Rp. 5000, peserta pelatihan telah mendapatkan fasilitas snack dan sertifikat. Dengan pemateri yang berasal dari Tim Biro Sistem Informasi UMY.
Tampilkan postingan dengan label Beranda. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Beranda. Tampilkan semua postingan
Minggu, 18 Desember 2011
Sabtu, 17 Desember 2011
Busyro Kampanye Vonis Mati Koruptor
RMOL. Pimpinan KPK, Busyro Muqoddas bersikukuh UU KPK tak perlu direvisi, kalaupun terpaksa harus direvisi, jangan sampai menghapus pasal hukuman mati bagi koruptor.
Busyro berharap, pasal yang menyangkut hukuman mati koruptor tetap dipertahankan. “Tindakan korupsi merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang membuat rakyat mati secara perlahan, sehingga layak dipertahankan,” ujarnya di Yogyakarta, kemarin.
Busyro mengakui, meski ada pasal hukuman mati terhadap koruptor, selama ini KPK belum pernah menuntut terdakwa koruptor dengan hukuman mati. “Untuk melakukan tuntutan hukuman mati memang tidak gegabah, di antaranya mengenai besaran korupsinya, usia terdakwanya dan sebagainya,” paparnya.
Mejawab kelompok yang anti-hukuman mati, Busyro menyebut beberapa negara yang masih memberlakukan hukuman mati, seperti Amerika Serikat. “Pasal-pasal pada Undang-undang Tipikor yang perlu direvisi itu cukup banyak. Hanya saja, hukuman mati bagi koruptor harus tetap dipertahankan,” kata Busyro.
Kendati demikian,”Busyro mengatakan, KPK masih nyaman dengan UU KPK yang berlaku sekarang ini. Karena itu, tidak perlu ada upaya revisi terhadap UU KPK.
“Jika direvisi, justru dikhawatirkan akan mengganggu kinerja KPK sekarang. Selain itu, revisi akan mengundang reaksi keras dari kalangan masyarakat dan intelektual,” ujarnya.
Pengamat Politik, Burhanuddin Muhtai menyoroti kinerja penegak hukum yang hanya mampu menyeret tokoh figuran, sementara sutradara, penulis skenario kasus korupsi tetap tak terjangkau. Salah satu penyebabnya adalah masih sedikit para politisi dan pemimpin negara yang mau mengungkapkan skandal korupsi, karena langkah tersebut mengandung sejuta risiko.
Padahal, kata Burhanuddin, ada politisi dan pemimpin negara yang sebenarnya memiliki kesadaran untuk mengungkap kasus korupsi. Namun, mereka perlu diberi insentif ketika berhasil mengungkap skandal korupsi. “Hal itu bisa berupa insentif elektoral,” kata Burhan, di Jakarta, kemarin.
Burhan mengatakan, sepanjang tak ada insentif, para politisi dan juga pemimpin negara akan larut dengan kebutuhan jangka pendek, modal pemilu beserta kemenangannya. Para politisi atau pemimpin negara akan tetap masuk ke area abu-abu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya dan atau partainya.
Wakil Ketua DPD, La Ode Ida menyoroti peran media dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, media perlu mempublikasikan politisi, pemimpin, atau partai politik yang berhasil memberantas korupsi.
“Ini kontribusi media massa kepada masyarakat untuk penciptaan negara bersih,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/18/49337/Busyro-Kampanye-Vonis-Mati-Koruptor-
Busyro berharap, pasal yang menyangkut hukuman mati koruptor tetap dipertahankan. “Tindakan korupsi merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang membuat rakyat mati secara perlahan, sehingga layak dipertahankan,” ujarnya di Yogyakarta, kemarin.
Busyro mengakui, meski ada pasal hukuman mati terhadap koruptor, selama ini KPK belum pernah menuntut terdakwa koruptor dengan hukuman mati. “Untuk melakukan tuntutan hukuman mati memang tidak gegabah, di antaranya mengenai besaran korupsinya, usia terdakwanya dan sebagainya,” paparnya.
Mejawab kelompok yang anti-hukuman mati, Busyro menyebut beberapa negara yang masih memberlakukan hukuman mati, seperti Amerika Serikat. “Pasal-pasal pada Undang-undang Tipikor yang perlu direvisi itu cukup banyak. Hanya saja, hukuman mati bagi koruptor harus tetap dipertahankan,” kata Busyro.
Kendati demikian,”Busyro mengatakan, KPK masih nyaman dengan UU KPK yang berlaku sekarang ini. Karena itu, tidak perlu ada upaya revisi terhadap UU KPK.
“Jika direvisi, justru dikhawatirkan akan mengganggu kinerja KPK sekarang. Selain itu, revisi akan mengundang reaksi keras dari kalangan masyarakat dan intelektual,” ujarnya.
Pengamat Politik, Burhanuddin Muhtai menyoroti kinerja penegak hukum yang hanya mampu menyeret tokoh figuran, sementara sutradara, penulis skenario kasus korupsi tetap tak terjangkau. Salah satu penyebabnya adalah masih sedikit para politisi dan pemimpin negara yang mau mengungkapkan skandal korupsi, karena langkah tersebut mengandung sejuta risiko.
Padahal, kata Burhanuddin, ada politisi dan pemimpin negara yang sebenarnya memiliki kesadaran untuk mengungkap kasus korupsi. Namun, mereka perlu diberi insentif ketika berhasil mengungkap skandal korupsi. “Hal itu bisa berupa insentif elektoral,” kata Burhan, di Jakarta, kemarin.
Burhan mengatakan, sepanjang tak ada insentif, para politisi dan juga pemimpin negara akan larut dengan kebutuhan jangka pendek, modal pemilu beserta kemenangannya. Para politisi atau pemimpin negara akan tetap masuk ke area abu-abu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya dan atau partainya.
Wakil Ketua DPD, La Ode Ida menyoroti peran media dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, media perlu mempublikasikan politisi, pemimpin, atau partai politik yang berhasil memberantas korupsi.
“Ini kontribusi media massa kepada masyarakat untuk penciptaan negara bersih,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/18/49337/Busyro-Kampanye-Vonis-Mati-Koruptor-
Di HI, Anis Hidayah Beberkan Penderitaan TKI di Luar Negeri
RMOL. Sepanjang tahun 2011 wajah negeri ini terus diharu-birukan oleh derita buruh migran Indonesia yang mengalami penangkapan, aksi kekerasan, pengusiran, perkosaan bahkan kematian di luar negeri. Yang paling mengharukan tentu saja pemancungan Ruyati di Arab Saudi, beberapa waktu lalu
"Eksekusi pemancungan terhadap Ruyati membuka kotak pandora ratusan kasus buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di berbagai negara yang selama ini ditutup-tutupi," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah dalam orasinya di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (18/12).
Pagi ini Migrant Care bersama keluarga Tenaga Kerja Indonesia yang terancam mendapat hukuman mati di luar negeri menggelar aksi damai di kawasan tersebut.
Anis menambahkan, sampai sekarang buruh migran yang mengalami berbagai kasus masih banyak dan belum juga diselesaikan oleh pemerintah baik itu lewat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maupun Kementerian Luar Negeri.
"Tercatat 417 terancam hukuman mati; 1 orang menunggu eksekusi mati; kekerasan fisik 3 ribu lebih; kekerasan seksual 1.234 orang; meninggal dunia 1.203 orang," beber Anis.
Data tersebut, menurut Anis tidak termasuk TKI overstayer di Saudi Arabia, kerja tidak layak, gaji tidak dibayar dan terancam deportasi dari Malaysia. Dari data Migrant Care, lanjutnya, sampai saat ini 228.193 buruh migran Indonesia menghadapi masalah di luar negeri.
"Pemerintah Indonesia mestinya harus berani mengambil langkah konkret bukan saling lempar tanggungjawab untuk mereformasi penempatan perlindungan yang berstandar HAM bagi buruh migran secara komprehensif dan radikal," demikian Anis.
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/18/49349/Di-HI,-Anis-Hidayah-Beberkan-Penderitaan-TKI-di-Luar-Negeri-
"Eksekusi pemancungan terhadap Ruyati membuka kotak pandora ratusan kasus buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di berbagai negara yang selama ini ditutup-tutupi," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah dalam orasinya di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (18/12).
Pagi ini Migrant Care bersama keluarga Tenaga Kerja Indonesia yang terancam mendapat hukuman mati di luar negeri menggelar aksi damai di kawasan tersebut.
Anis menambahkan, sampai sekarang buruh migran yang mengalami berbagai kasus masih banyak dan belum juga diselesaikan oleh pemerintah baik itu lewat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maupun Kementerian Luar Negeri.
"Tercatat 417 terancam hukuman mati; 1 orang menunggu eksekusi mati; kekerasan fisik 3 ribu lebih; kekerasan seksual 1.234 orang; meninggal dunia 1.203 orang," beber Anis.
Data tersebut, menurut Anis tidak termasuk TKI overstayer di Saudi Arabia, kerja tidak layak, gaji tidak dibayar dan terancam deportasi dari Malaysia. Dari data Migrant Care, lanjutnya, sampai saat ini 228.193 buruh migran Indonesia menghadapi masalah di luar negeri.
"Pemerintah Indonesia mestinya harus berani mengambil langkah konkret bukan saling lempar tanggungjawab untuk mereformasi penempatan perlindungan yang berstandar HAM bagi buruh migran secara komprehensif dan radikal," demikian Anis.
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/18/49349/Di-HI,-Anis-Hidayah-Beberkan-Penderitaan-TKI-di-Luar-Negeri-
Jumat, 16 Desember 2011
Mari Lanjutkan Perjuangan Sondang
RMOL. Aksi bakar diri Sondang di depan kantor SBY, Istana Negara, Jakarta membuktikan bahwa perjuangan menentang rezim korup SBY-Boediono kuat disuarakan anak bangsa. Anak bangsa tak mau negara hancur dibawah pemimpin yang korup.
"Kita berjanji meneruskan perjuangan Sondang," pekik Fiqi Fadil, mahasiswa Universitas Setya Negara Indonesia (Usni), Jakarta. Fadil dan mahasiswa Usni lainnya menggelar aksi solidaritas untuk Sondang di depan kampus, Usni, Kebayoran, siang ini (Kamis, 15/12).
"Sondang pahlawan. Mari lanjutkan perjuangan Sondang," seru Fadil.
Tak ada alasan untuk tidak meneruskan perjuangan Sondang. Anak bangsa, kata Fadli, mengingatkan SBY-Boediono, tak rela negara hancur.
"SBY-Boediono sudah gagal," seru Fadli disambut teriakan "Betul" peserta aksi lainnya. [dem]
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/15/49075/Mari-Lanjutkan-Perjuangan-Sondang-
"Kita berjanji meneruskan perjuangan Sondang," pekik Fiqi Fadil, mahasiswa Universitas Setya Negara Indonesia (Usni), Jakarta. Fadil dan mahasiswa Usni lainnya menggelar aksi solidaritas untuk Sondang di depan kampus, Usni, Kebayoran, siang ini (Kamis, 15/12).
"Sondang pahlawan. Mari lanjutkan perjuangan Sondang," seru Fadil.
Tak ada alasan untuk tidak meneruskan perjuangan Sondang. Anak bangsa, kata Fadli, mengingatkan SBY-Boediono, tak rela negara hancur.
"SBY-Boediono sudah gagal," seru Fadli disambut teriakan "Betul" peserta aksi lainnya. [dem]
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/15/49075/Mari-Lanjutkan-Perjuangan-Sondang-
Romo Magnis Beberkan Penyebab Sakit Hati Rakyat
RMOL. Kegagalan demi kegagalan yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus menjadikan rakyat jengah dan sakit hati. Akibatnya, rakyat mempertanyakan kredibilitas presiden dalam memimpin negara.
Demikian disampaikan rohaniawan Frans Magnis Suseno, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang di gelar Organisasi Liga Mahasiswa Nusantara (Limantara) di Jakarta (Jumat malam, 16/12).
Franz mengatakan, ada banyak faktor yang memicu krisis kepercayaan. Salah satunya adalah ketidakjelasan dalam menegakkan hukum terhadap para koruptor.
"Semua seperti menguap begitu saja. Korupsi seakan menjadi cerita yang tidak akan pernah selesai," terang Franz.
Maraknya praktik korupsi, kata Franz, terjadi akibat kepemimpinan yang lemah. Selain itu, karena hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya.
"Ada tiga cara menghilangkan korupsi. Yaitu konstitusi, KPK dan kepemimpinan nasional," tandas Franz. [dem]
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/16/49225/Romo-Magnis-Beberkan-Penyebab-Sakit-Hati-Rakyat-
Demikian disampaikan rohaniawan Frans Magnis Suseno, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang di gelar Organisasi Liga Mahasiswa Nusantara (Limantara) di Jakarta (Jumat malam, 16/12).
Franz mengatakan, ada banyak faktor yang memicu krisis kepercayaan. Salah satunya adalah ketidakjelasan dalam menegakkan hukum terhadap para koruptor.
"Semua seperti menguap begitu saja. Korupsi seakan menjadi cerita yang tidak akan pernah selesai," terang Franz.
Maraknya praktik korupsi, kata Franz, terjadi akibat kepemimpinan yang lemah. Selain itu, karena hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya.
"Ada tiga cara menghilangkan korupsi. Yaitu konstitusi, KPK dan kepemimpinan nasional," tandas Franz. [dem]
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/16/49225/Romo-Magnis-Beberkan-Penyebab-Sakit-Hati-Rakyat-
Menurut Mahasiswa, SBY Benar-benar Sudah Hilang Rasa
RMOL. Mahasiswa Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Kamis malam (15/12), turun ke jalan menggelar aksi solidaritas untuk Sondang Hutagalung. Di depan Kampus Unas, Jakarta, mereka menyalakan lilin dan menaburkan bunga di atas foto Sondang.
Ponco, mahasiswa Unas yang ikut aksi, mengatakan, aksi bakar diri yang dilakukan Sondang merupakan kepedulian anak bangsa terhadap kondisi negara saat ini. Presiden SBY, kata dia, benar-benar sudah hilang rasa. Dia sudah tidak peka terhadap segala permasalahan yang dialami rakyat.
"SBY tak pantas lagi memimpin bangsa ini," kata Ponco saat memberikan orasinya.
Selain aksi lilin dan tabur bunga, para mahasiswa Unas juga akan melakukan aksi jalan kaki dari kampus Unas menuju kawasan lampu merah Republika (Pejaten Village).
"Ini merupakan bentuk kampanye untuk mengundang keprihatinan masyarakat luas atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di depan Istana," jelas Ponco mengutarakan alasannya. [dem]
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/15/49109/Menurut-Mahasiswa,-SBY-Benar-benar-Sudah-Hilang-Rasa-
Ponco, mahasiswa Unas yang ikut aksi, mengatakan, aksi bakar diri yang dilakukan Sondang merupakan kepedulian anak bangsa terhadap kondisi negara saat ini. Presiden SBY, kata dia, benar-benar sudah hilang rasa. Dia sudah tidak peka terhadap segala permasalahan yang dialami rakyat.
"SBY tak pantas lagi memimpin bangsa ini," kata Ponco saat memberikan orasinya.
Selain aksi lilin dan tabur bunga, para mahasiswa Unas juga akan melakukan aksi jalan kaki dari kampus Unas menuju kawasan lampu merah Republika (Pejaten Village).
"Ini merupakan bentuk kampanye untuk mengundang keprihatinan masyarakat luas atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di depan Istana," jelas Ponco mengutarakan alasannya. [dem]
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/15/49109/Menurut-Mahasiswa,-SBY-Benar-benar-Sudah-Hilang-Rasa-
Aneh Tapi Nyata, Seminggu Kepergian Sondang Bertepatan dengan Satu Tahun Bakar Diri Mohamed Bouazizi
RMOL. Besok, Sabtu (16/12), tepat satu minggu kematian Sondang Hutagalung. Berbagai aktivis lintas gerakan pun merencanakan mengenang kepergian Sondang.
Informasi yang dihimpun Rakyat Merdeka Online, Aksi Nasional Solidaritas untuk Sondang akan dipusatkan di depan Istana Negara. Sementara itu, titik kumpul aksi berada di kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jalan Diponegoro, Jakarta.
Mustar Bonaventura, salah satu aktivis yang tergabung dalam Aksi Nasional Solidaritas untuk Sondang mengatakan aksi juga akan dilakukan serentak di 47 Kota, antara lain Jakarta, Bandung, Bogor, Banten dan Cianjur.
"Yang aneh tapi nyata, aksi besok, yakni pada tanggal 17 Desember bukan hanya peringatan seminggu meninggalnya Sondang tetapi juga tepat setahun aksi Mohamed Bouazizi. Baik Sondang maupun Bouazizi sama-sama pelaku aksi bakar diri, Bouazizi di Tunisia dan Sondang di Indonesia," kata Mustar.
Solidaritas kepada Sondang tak berhenti pada aksi unjuk rasa besok, tapi juga berlanjut hingga Hari Solidaritas Internasional Sedunia yang akan jatuh pada 20 Desember.
"Solidaritas akan dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain unjuk rasa, diskusi, seminar, pameran foto Sondang, penyebaran pamflet, poster dan pemutaran film dokumenter termasuk mengenang berbagai aktivis yang juga melaukukan aksi bakar diri seperti Jan Palach di Cekoslowakia, Thich Quang Duc di Saigon, K. Muthukamar di India dan Mohamed Bouazizi di Tunisia," demikian Mustar.[arp]
Informasi yang dihimpun Rakyat Merdeka Online, Aksi Nasional Solidaritas untuk Sondang akan dipusatkan di depan Istana Negara. Sementara itu, titik kumpul aksi berada di kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jalan Diponegoro, Jakarta.
Mustar Bonaventura, salah satu aktivis yang tergabung dalam Aksi Nasional Solidaritas untuk Sondang mengatakan aksi juga akan dilakukan serentak di 47 Kota, antara lain Jakarta, Bandung, Bogor, Banten dan Cianjur.
"Yang aneh tapi nyata, aksi besok, yakni pada tanggal 17 Desember bukan hanya peringatan seminggu meninggalnya Sondang tetapi juga tepat setahun aksi Mohamed Bouazizi. Baik Sondang maupun Bouazizi sama-sama pelaku aksi bakar diri, Bouazizi di Tunisia dan Sondang di Indonesia," kata Mustar.
Solidaritas kepada Sondang tak berhenti pada aksi unjuk rasa besok, tapi juga berlanjut hingga Hari Solidaritas Internasional Sedunia yang akan jatuh pada 20 Desember.
"Solidaritas akan dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain unjuk rasa, diskusi, seminar, pameran foto Sondang, penyebaran pamflet, poster dan pemutaran film dokumenter termasuk mengenang berbagai aktivis yang juga melaukukan aksi bakar diri seperti Jan Palach di Cekoslowakia, Thich Quang Duc di Saigon, K. Muthukamar di India dan Mohamed Bouazizi di Tunisia," demikian Mustar.[arp]
Abraham Samad : Pimpinan KPK Bukan Superman
RMOL. Banyak pihak yang meragukan pimpinan baru KPK akan terbebas dari intervensi pemerintah. Namun, Ketua KPK Abraham Samad menepis keraguan itu.
"Ini pimpinan ada lima. Saya, Pak Bambang, Pak Busyro, Pak Adnan dan Pak Zulkarnain. Semuanya orang yang kuat dan punya integritas," tegasnya di Kompleks Istana Negara, hari ini.
Samad meminta masyarakat agar tidak khawatir. Dia menegaskan, kelima pimpinan KPK tidak bisa diintervensi.
"Kita bekerja secara profesional. KPK kali ini adalah KPK yang berani dan profesional," ucapnya.
Ia pun berjanji, akan menuntaskan semua kasus besar yang selama ini mengendap.
"Apapun kasus itu, kalau ada dua alat bukti yang cukup akan kita selidiki," ujarnya dia.
Setelah dilantik, Samad mengaku, pimpinan KPK tidak mematok target 100 hari. Sebab, lanjutnya, pimpinan KPK tidak bisa disamakan dengan kabinet.
"Kita bukan Superman, sehingga tidak bisa janji 100 hari. Beda kalau kabinet bisa janji 100 hari. Kalau orang lakukan penindakan hukum itu nggak bisa 100 hari. Itu minimal 1 tahun," ujarnya.[arp]
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/16/49187/Abraham-Samad-:-Pimpinan-KPK-Bukan-Superman-
"Ini pimpinan ada lima. Saya, Pak Bambang, Pak Busyro, Pak Adnan dan Pak Zulkarnain. Semuanya orang yang kuat dan punya integritas," tegasnya di Kompleks Istana Negara, hari ini.
Samad meminta masyarakat agar tidak khawatir. Dia menegaskan, kelima pimpinan KPK tidak bisa diintervensi.
"Kita bekerja secara profesional. KPK kali ini adalah KPK yang berani dan profesional," ucapnya.
Ia pun berjanji, akan menuntaskan semua kasus besar yang selama ini mengendap.
"Apapun kasus itu, kalau ada dua alat bukti yang cukup akan kita selidiki," ujarnya dia.
Setelah dilantik, Samad mengaku, pimpinan KPK tidak mematok target 100 hari. Sebab, lanjutnya, pimpinan KPK tidak bisa disamakan dengan kabinet.
"Kita bukan Superman, sehingga tidak bisa janji 100 hari. Beda kalau kabinet bisa janji 100 hari. Kalau orang lakukan penindakan hukum itu nggak bisa 100 hari. Itu minimal 1 tahun," ujarnya.[arp]
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/16/49187/Abraham-Samad-:-Pimpinan-KPK-Bukan-Superman-
Din Syamsuddin: Perubahan Adalah Sunatullah
RMOL. Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 merupakan sebuah kebutuhan. Ini dilakukan dalam rangka penyesuaian diri mengikuti dinamika zaman.
Melalui amandemen, konstitusi makin memiliki kemampuan menyesuaikan diri guna mengantisipasi perkembangan, termasuk geopolitik, geoekonomi, dan geobudaya yang berubah.
Demikian disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah M Din Syamsuddin dalam orasi Sarasehan Nasional Kelompok DPD di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bertema “Perubahan Kelima UUD 1945: Konsolidasi Demokrasi dan Jati Diri Bangsa” di Gedung Nusantara IV Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.
“Secara teologis, perubahan itu sunnatullah. Benar kalau orang mengatakan, tiada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Yang tidak boleh berubah adalah wahyu Ilahi. Wahyu pun butuh interpretasi baru. Maka yang namanya konstitusi, ideologi, yang man-made, harus terbuka terhadap perubahan itu sendiri,” ujarnya. [arp]
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/16/49213/Din-Syamsuddin:-Perubahan-Adalah-Sunatullah-
Tahun 1945 merupakan sebuah kebutuhan. Ini dilakukan dalam rangka penyesuaian diri mengikuti dinamika zaman.
Melalui amandemen, konstitusi makin memiliki kemampuan menyesuaikan diri guna mengantisipasi perkembangan, termasuk geopolitik, geoekonomi, dan geobudaya yang berubah.
Demikian disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah M Din Syamsuddin dalam orasi Sarasehan Nasional Kelompok DPD di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bertema “Perubahan Kelima UUD 1945: Konsolidasi Demokrasi dan Jati Diri Bangsa” di Gedung Nusantara IV Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.
“Secara teologis, perubahan itu sunnatullah. Benar kalau orang mengatakan, tiada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Yang tidak boleh berubah adalah wahyu Ilahi. Wahyu pun butuh interpretasi baru. Maka yang namanya konstitusi, ideologi, yang man-made, harus terbuka terhadap perubahan itu sendiri,” ujarnya. [arp]
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/16/49213/Din-Syamsuddin:-Perubahan-Adalah-Sunatullah-
Busyro Garansi, Pimpinan KPK Jilid III akan Buat Kebijakan Progresif
RMOL. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas memaknai amanat kepemimpinan KPK periode ke 3 dengan mementingkan dan membangun spirit pencegahan pemberantasan Korupsi. Hal ini didukung dengan model kepemimpinan yang berjalan selama ini kolektif.
Demikian disampaikan Busyro di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (16/12).
"Kami akan terjemahkan UU KPK menjadi kebijakan-kebijakan baru yang lebih progresif berbasis kepada apa yang sudah dicapai pada pimpinan KPK periode 1 dan ke 2," sambung Busyro.
KPK, imbuh Busyro juga akan mengembangkan kualitas dan kwantitas sinergi ini antara lembaga negara, baik pusat maupun daerah dengan kampus, LSM atau NGO.
"Ini akan memperkuat kerja sama (antara KPK) dengan lembaga masyarakat dan pemerintah. Tak lupa kami juga memerlukan kritik demi kemajuan di masa yang akan datang," lanjutnya lagi.[arp]
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/16/49215/Busyro-Garansi,-Pimpinan-KPK-Jilid-III-akan-Buat-Kebijakan-Progresif-
Demikian disampaikan Busyro di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (16/12).
"Kami akan terjemahkan UU KPK menjadi kebijakan-kebijakan baru yang lebih progresif berbasis kepada apa yang sudah dicapai pada pimpinan KPK periode 1 dan ke 2," sambung Busyro.
KPK, imbuh Busyro juga akan mengembangkan kualitas dan kwantitas sinergi ini antara lembaga negara, baik pusat maupun daerah dengan kampus, LSM atau NGO.
"Ini akan memperkuat kerja sama (antara KPK) dengan lembaga masyarakat dan pemerintah. Tak lupa kami juga memerlukan kritik demi kemajuan di masa yang akan datang," lanjutnya lagi.[arp]
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/16/49215/Busyro-Garansi,-Pimpinan-KPK-Jilid-III-akan-Buat-Kebijakan-Progresif-
Partai SRI Tetap Ikut Pemilu 2014
RMOL. Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) akan tetap ikut pemilu sekalipun sudah dinyatakan tidak lolos verifikasi partai politik oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Bagaimanakah caranya?
Saat dihubungi Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 16/12) Ketua Umum Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Damianus Taufan, menyampaikan caranya.
"Dari awal banyak partai berbadan hukum yang bergabung dengan kita. Kita akan menggunakan itu," jelas Taufan.
Bahkan, kata Taufan yakin, dari gabungan partai politik yang ada itu nantinya akan tetap menggunakan Partai SRI.
Partai apa sajakah itu? Taufan tidak mau menjelaskannya. Yang pasti, kata dia, dalam dua atau tiga hari kedepan, pihaknya akan mengumumkan hal tersebut ke publik. Termasuk menjelaskan lebih rinci bagaimana caranya Partai SRI bisa tetap ikut pemilu.
"Pada waktunya akan kami sampaikan," tandasnya. [dem]
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/16/49227/Partai-SRI-Tetap-Ikut-Pemilu-2014-
Bagaimanakah caranya?
Saat dihubungi Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 16/12) Ketua Umum Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Damianus Taufan, menyampaikan caranya.
"Dari awal banyak partai berbadan hukum yang bergabung dengan kita. Kita akan menggunakan itu," jelas Taufan.
Bahkan, kata Taufan yakin, dari gabungan partai politik yang ada itu nantinya akan tetap menggunakan Partai SRI.
Partai apa sajakah itu? Taufan tidak mau menjelaskannya. Yang pasti, kata dia, dalam dua atau tiga hari kedepan, pihaknya akan mengumumkan hal tersebut ke publik. Termasuk menjelaskan lebih rinci bagaimana caranya Partai SRI bisa tetap ikut pemilu.
"Pada waktunya akan kami sampaikan," tandasnya. [dem]
http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/16/49227/Partai-SRI-Tetap-Ikut-Pemilu-2014-
Saran Kontras untuk Pemerintah Soal Kasus Mesuji
JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak agar pemerintah segera menuntaskan kasus kekerasan di wilayah Sodong dan Mesuji, Sumatera Selatan dan Lampung. Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan jika pemerintah tidak cepat mencari solusi mengatasi masalah tersebut, praktik kekerasan terhadap warga akan terus meningkat.
"Karena peristiwa ini bukan hanya satu peristiwa saja. Paling tidak eskalasinya meninggi dalam dua tahun terakhir ini. Kurang lebih delapan kasus saat ini terjadi di seluruh Indonesia, di mana warga dijadikan bulan-bulanan, saat berkonflik dengan perusahaan sawit dan tambang," ujar Haris dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (16/12/2011).
Meskipun saat ini sejumlah upaya penyelesaian sudah dilakukan oleh pemerintah, menurut Haris, ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan secara khusus. Salah satunya, pemerintah sebaiknya menyerahkan seluruh penyelidikan kasus tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
"Karena Komnas HAM sudah memiliki mandat kerja dan kerangka kerja investigasi pelanggaran HAM. Sementara investigasi Menkopolhukam dan Mabes Polri tidak diketahui kerangka kerjanya," tuturnya.
Komnas HAM, kata Haris, dapat menginisiasi sebuah tim yang terdiri dari individu yang independen dan tidak punya kepentingan dengan masalah yang akan diinvestigasi. Selain itu, mereka juga harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan dengan masalah yang ada.
"Dan dengan keadaan yang mendesak saat ini, tim pencari fakta Komnas HAM juga bisa segera memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak rentan, khususnya korban dan saksi atas suatu upaya serangan balik. Penting untuk memikirkan trauma psikologis kembali dari para korban itu," kata Haris.
Ditambahkan, laporan pertanggungjawaban dalam melakukan pencarian fakta atas kasus tersebut juga sangat penting. Menurut Haris, publik harus tahu terkait metode kerja tim tersebut dengan mempertimbangkan kerahasiaan yang diperlakukan dalam upaya penegakan hukum dalam kasus tersebut.
"Kita harapkan juga, ke depan dengan adanya kasus ini, kasus-kasus serupa seperti pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan yang mengancam eksistensi warga sipil tidak terulang dan ada solusi bagi warga sipil yang kerap dipaksa dipinggirkan oleh usaha bisnis. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah," tegasnya.
Pada Rabu (14/12/2011), sejumlah warga dan keluarga korban kasus Mesuji didampingi pengacara melaporkan dan menyampaikan bukti adanya pembunuhan keji yang terjadi pada akhir 2010 hingga awal 2011 di dua daerah yakni di Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Mesuji, Lampung. Menurut mereka, kasus itu bermula dari perluasan lahan salah satu perusahaan kelapa sawit dan karet milik warga negara Malaysia.
Dalam video, berbagai tindakan keji terekam. Salah satunya adalah pemenggalan kepala dua pria.
http://regional.kompas.com/read/2011/12/16/17151370/Saran.Kontras.untuk.Pemerintah.Soal.Kasus.Mesuji
"Karena peristiwa ini bukan hanya satu peristiwa saja. Paling tidak eskalasinya meninggi dalam dua tahun terakhir ini. Kurang lebih delapan kasus saat ini terjadi di seluruh Indonesia, di mana warga dijadikan bulan-bulanan, saat berkonflik dengan perusahaan sawit dan tambang," ujar Haris dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (16/12/2011).
Meskipun saat ini sejumlah upaya penyelesaian sudah dilakukan oleh pemerintah, menurut Haris, ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan secara khusus. Salah satunya, pemerintah sebaiknya menyerahkan seluruh penyelidikan kasus tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
"Karena Komnas HAM sudah memiliki mandat kerja dan kerangka kerja investigasi pelanggaran HAM. Sementara investigasi Menkopolhukam dan Mabes Polri tidak diketahui kerangka kerjanya," tuturnya.
Komnas HAM, kata Haris, dapat menginisiasi sebuah tim yang terdiri dari individu yang independen dan tidak punya kepentingan dengan masalah yang akan diinvestigasi. Selain itu, mereka juga harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan dengan masalah yang ada.
"Dan dengan keadaan yang mendesak saat ini, tim pencari fakta Komnas HAM juga bisa segera memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak rentan, khususnya korban dan saksi atas suatu upaya serangan balik. Penting untuk memikirkan trauma psikologis kembali dari para korban itu," kata Haris.
Ditambahkan, laporan pertanggungjawaban dalam melakukan pencarian fakta atas kasus tersebut juga sangat penting. Menurut Haris, publik harus tahu terkait metode kerja tim tersebut dengan mempertimbangkan kerahasiaan yang diperlakukan dalam upaya penegakan hukum dalam kasus tersebut.
"Kita harapkan juga, ke depan dengan adanya kasus ini, kasus-kasus serupa seperti pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan yang mengancam eksistensi warga sipil tidak terulang dan ada solusi bagi warga sipil yang kerap dipaksa dipinggirkan oleh usaha bisnis. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah," tegasnya.
Pada Rabu (14/12/2011), sejumlah warga dan keluarga korban kasus Mesuji didampingi pengacara melaporkan dan menyampaikan bukti adanya pembunuhan keji yang terjadi pada akhir 2010 hingga awal 2011 di dua daerah yakni di Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Mesuji, Lampung. Menurut mereka, kasus itu bermula dari perluasan lahan salah satu perusahaan kelapa sawit dan karet milik warga negara Malaysia.
Dalam video, berbagai tindakan keji terekam. Salah satunya adalah pemenggalan kepala dua pria.
http://regional.kompas.com/read/2011/12/16/17151370/Saran.Kontras.untuk.Pemerintah.Soal.Kasus.Mesuji
Diskusi Publik "7 Tahun Kepemimpinan SBY"
Dua periode periode jabatan bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden RI tentunya mendapat penilaian dari berbagai pihak dalam menilai efektivitas kepemimpinan dari bapak SBY. Bagaimana mahasiswa dari 4 jurusan, yakni HI, IP, IK dan PBI menanggapinya ?
Diskusi Publik "7 Tahun Kepemimpinan SBY" berusaha memberikan wawasan kepada mahasiswa serta merenungi hal-hal yang sekiranya sudah dilakukan oleh bapak Presiden yang memberikan dampak bagi rakyatnya.
Diskusi ini diselenggarakan oleh Divisi Pengembangan Wawasan dan Intelektual BEM FISIPOL UMY pada hari Senin, 12 Desember 2011 pukul. 11.00 WIB di Lobi FISIPOL UMY.
http://bemfisipol.umy.ac.id/2011/12/diskusi-publik-7-tahun-kepemimpinan-sby.html
Diskusi Publik "7 Tahun Kepemimpinan SBY" berusaha memberikan wawasan kepada mahasiswa serta merenungi hal-hal yang sekiranya sudah dilakukan oleh bapak Presiden yang memberikan dampak bagi rakyatnya.
Diskusi ini diselenggarakan oleh Divisi Pengembangan Wawasan dan Intelektual BEM FISIPOL UMY pada hari Senin, 12 Desember 2011 pukul. 11.00 WIB di Lobi FISIPOL UMY.
http://bemfisipol.umy.ac.id/2011/12/diskusi-publik-7-tahun-kepemimpinan-sby.html
Sabtu, 19 November 2011
BEM FISE UNY berdiskusi dengan ketua KPK Busyro Muqaddas
Bantul, 19 November 2011 bertempat di PUSHAM UII yang terletak di selatan JEC Yogyakarta terselenggara sebuah forum diskusi kecil bersama Ketua KPK Busyro Muqoddas. Diskusi ini berlangsung sekitar 2 jam aktif ba'da ashar. Acara ini ini berlangsung dengan tenang dan terkadang peserta terbahak-bahak dengan candaan dari pak Busyro. Di sana hadir juga beberapa aktivis mahasiswa yang berasal dari UGM, UIN dan UII serta eksternal yaitu eks Aktivis orde baru, HMI juga KAMMI.
Sekitar jam 4 sore acara pun dimulai dengan pembukaan oleh moderator yang selanjutnya langsung diteruskan oleh Pak Busyro. Dalam diskusi kali ini beliau menyampaikan tentang keadaan pemerintahan serta kondisi-kondisi lembaga yang ada di kabinet IB2. Selain itu beliau juga menceritakan tentang masa-masa pemerintahan rezim soeharto. Sedikit mengutip dari apa yang disampaikan, Kondisi Indonesia itu memilii tapi tidak memiliki. Permasalahan lain yang disampaikan adalah terkait Impor Garam, Kenthang dan Daging yang menyebabkan kelesuan kondisi petani dan peternak lokal.
Peran mahasiswa begitu penting dalam perubahan realita kenegaraan. namun sayangnya saat ini begitu sepi di mana mahasiswa sudah jarang menampakkan diri menunjukkan kekritisannya akan kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pemerintah. Begitu pula kondisi kampus saat ini bukan seperti tempatnya orang kuliah dan menuntut ilmu melainkan tempat untuk Fashion Show. Oleh karena itu, layaknya mahasiswa sejati harus peka dan peduli dengan realita bangsa yang ada dan tidak hanya memikirkan diri sendiri tanpa mau ikut andil dalam membela rakyat.
sumber: http://bemfise.blogspot.com/2011/11/bem-fise-diskusi-dengan-ketua-kpk.html
Minggu, 28 Agustus 2011
Sumpah Pemuda dan Potret Pemuda Dalam Dunia Fantasi
Oleh: Ahmad Fanani
Hari ini, 28 Oktober, kita merayakan salah satu momen penting dalam sejarah perjalanan bangsa, momen yang menjadi titik tolak bagi masyarakat dibumi nusantara ini dalam mengarungi babak baru kehidupannya sebagai sebuah bangsa, ‘Bangsa Indonesia’. Sebagaimana yang kita tahu, 83 tahun silam pada tanggal tersebut para pemuda berhasil menyatukan berbagai elemen bangsa –yang sebelumnya tercecer dalam identitas kedaerahan- melalui trilogi yang kemudian dikenal dengan sumpah pemuda. Ironisnya, setelah hampir satu abad momen prestisius tersebut, kini mayoritas golongan yang membidani tonggak persatuan bangsa itu justru terperangkap dalam buaian ‘dunia fantasi’ yang memabukkan, serba semu, dan nir-prestasi.
Pemuda Dalam Dunia Fantasi
Tak bisa dipungkiri, pemuda merupakan determinan utama bagi gelap terangnya masa depan sebuah bangsa. Dalam sejarah Indonesia sendiri, kaum muda hampir tak pernah absen dalam setiap lembar catatan perjalanan bangsa. Dari momen deklarasi persatuan bangsa(sumpah pemuda), proklamasi kemerdekaan, sampai penggulingan orde baru yang sekaligus menandai kelahiran reformasi, pemuda selalu tampil dengan penuh gairah digaris depan untuk menggulirkan perubahan.
Tanpa pemuda, sejarah akan lain ceritanya. tanpa pemuda, bangsa ini kehilangan vitalitasnya. Berbagai persoalan pelik yang datang bertubi-tubi dan terus terakumulasi tanpa titik akhir (penyelesaian) yang memuaskan, bisa jadi berjalin kelindan dengan realitas miris pada sektor muda. Karena kaum muda yang senantiasa memberikan daya hidup bagi perjalanan bangsa ini, kini seakan kehilangan gairah, mabuk dalam buaian berbagai ‘ekstase’ dunia fantasi.
Pemuda yang senantiasa menjadi subjek dari perubahan, kini justru menjadi objek jajahan para kapitalis yang, sebagaimana dikatakan Lyotard dalam Libidinal Economy, dengan segala trik tak henti mengeksploitasi rangsangan ‘libido’ demi nilai tambah(1993:64).
Tempat tumbuh pemuda dipenuhi dengan beraneka rupa komoditas yang disajikan begitu memikat, membuai pemuda lewat rayuan fantasi yang serba semu, memabukkan, dan mempunyai ciri utama: terus meminta lebih, bagai candu. Beraneka rupa rangsangan fantasi itu menenggelamkan pemuda dalam gemerlap gairah kesenangan citraan dan tontonan (musik industri, game, film, dll), sehingga lenyaplah batas antara realitas, dan fantasi(Piliang, 1998)
Sebagaimana kita saksikan, misalnya, TV nasional kita saat ini dipenuhi dengan berbagai ekstase yang disajikan sepanjang pagi hingga petang, mulai dari sinetron, gossip, dan –yang tengah menjadi trend- sajian musik industri yang ditayangkan dengan durasi yang hampir tak masuk diakal.
Dengan ruang hidup yang penuh rayuan-fantasi seperti ini, pada titik ekstrimnya pemuda akan kehilangan ruang perenungan, pencerahan spiritual, dan penemuan kedirian. Hal ini, tentu saja merupakan bencana luar biasa bagi kaum muda sendiri dan juga bangsa ini, karena sejatinya masa muda adalah masa pencarian dan pembelajaran, yang idealnya bisa dicapai melalui aktivitas perenungan, bukan keriuhan.
Proses tumbuh yang hampir tak menyisakan ruang perenungan dalam sekala cukup ini hanya akan melahirkan kaum muda yang berpandangan sempit, berpengetahuan dangkal dan miskin jiwa spiritual. Produk pemuda seperti ini mempunyai kecenderungan sikap yang dangkal, miskin kecerdasan sosial, dan rentan frustasi. Akibatnya bisa kita saksikan bersama, sebagaimana yang senantiasa menghiasi pemberitaan di media massa, tak sedikit kaum muda yang terjerat obat-obatan terlarang, kekerasan dalam aneka rupa bentuknya, hubungan seks pra-nikah, sampai bunuh diri. Bisa dibayangkan bagaimana masa depan bangsa jika tipe pemuda seperti ini yang menjadi tumpuan harapanya.
Demi masa depan bangsa, upaya pembenahan sektor muda mutlak harus dilakukan. Sayangnya, institusi yang mestinya tampil sebagai avant garde dalam proyek(pembenahan) ini justru terjerat dalam penyakit laten korupsi yang memuakkan, sementara pemimpin kita terlalu sibuk dengan ambisi pragmatik politik-parsialnya. Kondisi ini diperparah dengan fakta institusi pendidikan formal kita yang masih mandul untuk melahirkan pemuda yang berkarakter.
Namun, semua itu tak sepatutnya membuat kita ciut harap, karena (mengutip Buya Syafii Maarif), bukankah ditengah gulita malam sekalipun selalu saja ada kerlip bintang, meski nampak remang dikejauhan?
Harapan itu ada dipundak pemuda sendiri, karena sejarah membuktikan selama ini pemuda selalu menemukan caranya sendiri untuk mengkreasi perubahan yang mencerahkan, perubahan yang tak sekadar mengobati dirinya sendiri, melainkan juga fajar bagi kegelapan negeri yang tengah dicengkram hypocrisy dan pragmatisme-politik yang memuakkan. Bangkitlah kaum muda, tunjukkan baktimu, untuk mewujudkan kemilau masa depan bangsa yang dulu kau bangun lewat sumpahmu.
http://sangfanani.blogspot.com/2011/10/sumpah-pemuda-dan-potret-pemuda-dalam.html
Hari ini, 28 Oktober, kita merayakan salah satu momen penting dalam sejarah perjalanan bangsa, momen yang menjadi titik tolak bagi masyarakat dibumi nusantara ini dalam mengarungi babak baru kehidupannya sebagai sebuah bangsa, ‘Bangsa Indonesia’. Sebagaimana yang kita tahu, 83 tahun silam pada tanggal tersebut para pemuda berhasil menyatukan berbagai elemen bangsa –yang sebelumnya tercecer dalam identitas kedaerahan- melalui trilogi yang kemudian dikenal dengan sumpah pemuda. Ironisnya, setelah hampir satu abad momen prestisius tersebut, kini mayoritas golongan yang membidani tonggak persatuan bangsa itu justru terperangkap dalam buaian ‘dunia fantasi’ yang memabukkan, serba semu, dan nir-prestasi.
Pemuda Dalam Dunia Fantasi
Tak bisa dipungkiri, pemuda merupakan determinan utama bagi gelap terangnya masa depan sebuah bangsa. Dalam sejarah Indonesia sendiri, kaum muda hampir tak pernah absen dalam setiap lembar catatan perjalanan bangsa. Dari momen deklarasi persatuan bangsa(sumpah pemuda), proklamasi kemerdekaan, sampai penggulingan orde baru yang sekaligus menandai kelahiran reformasi, pemuda selalu tampil dengan penuh gairah digaris depan untuk menggulirkan perubahan.
Tanpa pemuda, sejarah akan lain ceritanya. tanpa pemuda, bangsa ini kehilangan vitalitasnya. Berbagai persoalan pelik yang datang bertubi-tubi dan terus terakumulasi tanpa titik akhir (penyelesaian) yang memuaskan, bisa jadi berjalin kelindan dengan realitas miris pada sektor muda. Karena kaum muda yang senantiasa memberikan daya hidup bagi perjalanan bangsa ini, kini seakan kehilangan gairah, mabuk dalam buaian berbagai ‘ekstase’ dunia fantasi.
Pemuda yang senantiasa menjadi subjek dari perubahan, kini justru menjadi objek jajahan para kapitalis yang, sebagaimana dikatakan Lyotard dalam Libidinal Economy, dengan segala trik tak henti mengeksploitasi rangsangan ‘libido’ demi nilai tambah(1993:64).
Tempat tumbuh pemuda dipenuhi dengan beraneka rupa komoditas yang disajikan begitu memikat, membuai pemuda lewat rayuan fantasi yang serba semu, memabukkan, dan mempunyai ciri utama: terus meminta lebih, bagai candu. Beraneka rupa rangsangan fantasi itu menenggelamkan pemuda dalam gemerlap gairah kesenangan citraan dan tontonan (musik industri, game, film, dll), sehingga lenyaplah batas antara realitas, dan fantasi(Piliang, 1998)
Sebagaimana kita saksikan, misalnya, TV nasional kita saat ini dipenuhi dengan berbagai ekstase yang disajikan sepanjang pagi hingga petang, mulai dari sinetron, gossip, dan –yang tengah menjadi trend- sajian musik industri yang ditayangkan dengan durasi yang hampir tak masuk diakal.
Dengan ruang hidup yang penuh rayuan-fantasi seperti ini, pada titik ekstrimnya pemuda akan kehilangan ruang perenungan, pencerahan spiritual, dan penemuan kedirian. Hal ini, tentu saja merupakan bencana luar biasa bagi kaum muda sendiri dan juga bangsa ini, karena sejatinya masa muda adalah masa pencarian dan pembelajaran, yang idealnya bisa dicapai melalui aktivitas perenungan, bukan keriuhan.
Proses tumbuh yang hampir tak menyisakan ruang perenungan dalam sekala cukup ini hanya akan melahirkan kaum muda yang berpandangan sempit, berpengetahuan dangkal dan miskin jiwa spiritual. Produk pemuda seperti ini mempunyai kecenderungan sikap yang dangkal, miskin kecerdasan sosial, dan rentan frustasi. Akibatnya bisa kita saksikan bersama, sebagaimana yang senantiasa menghiasi pemberitaan di media massa, tak sedikit kaum muda yang terjerat obat-obatan terlarang, kekerasan dalam aneka rupa bentuknya, hubungan seks pra-nikah, sampai bunuh diri. Bisa dibayangkan bagaimana masa depan bangsa jika tipe pemuda seperti ini yang menjadi tumpuan harapanya.
Demi masa depan bangsa, upaya pembenahan sektor muda mutlak harus dilakukan. Sayangnya, institusi yang mestinya tampil sebagai avant garde dalam proyek(pembenahan) ini justru terjerat dalam penyakit laten korupsi yang memuakkan, sementara pemimpin kita terlalu sibuk dengan ambisi pragmatik politik-parsialnya. Kondisi ini diperparah dengan fakta institusi pendidikan formal kita yang masih mandul untuk melahirkan pemuda yang berkarakter.
Namun, semua itu tak sepatutnya membuat kita ciut harap, karena (mengutip Buya Syafii Maarif), bukankah ditengah gulita malam sekalipun selalu saja ada kerlip bintang, meski nampak remang dikejauhan?
Harapan itu ada dipundak pemuda sendiri, karena sejarah membuktikan selama ini pemuda selalu menemukan caranya sendiri untuk mengkreasi perubahan yang mencerahkan, perubahan yang tak sekadar mengobati dirinya sendiri, melainkan juga fajar bagi kegelapan negeri yang tengah dicengkram hypocrisy dan pragmatisme-politik yang memuakkan. Bangkitlah kaum muda, tunjukkan baktimu, untuk mewujudkan kemilau masa depan bangsa yang dulu kau bangun lewat sumpahmu.
http://sangfanani.blogspot.com/2011/10/sumpah-pemuda-dan-potret-pemuda-dalam.html
Rabu, 16 Februari 2011
Berdamai dengan alam, Demi Keberlanjutan Ekologi dan Masa Depan Kerajaan Bumi
Oleh: Ahmad Fanani
“saya optimis, karena kehidupan punya caranya sendiri untuk tidak punah;dan orang juga punya cara sendiri. Mereka akan meneruskan tradisi kehidupan”.
( Vandana Shiva )
Setiap kali membaca berita aktual dimedia massa akhir-akhir ini, selalu saja ada kolom yang memuat soal banjir yang tengah melanda sebagian wilayah Indonesia, bahkan sebagian wilayah Jember sempat lumpuh gara-gara luapan air bah Sungai Bengawan Madiun. Banjir memang bukan peristiwa luar biasa bagi Negeri ini, bahkan bagi sebagian kota seperti Jakarta, Semarang, Jember, Banjiir adalah sebuah keniscayaan yang mesti disambut setiap kali datang musim hujan. Namun yang agak menggangguku adalah bahwa di tengah musim hujan seperti ini masih saja tak sedikit orang yang mengeluh "huh panase ra pantes" (panas banget!!). sebenarnya apa yang terjadi dengan bumiku???Sebagian diantara kita mungkin mengkambinghitamkan bumi sebagai penyebabnya, bahwa planet singgah trah adam ini nampaknya semakin tua semakin tak bersahabat dengan para penghuninya. Namun bagi sebagian yang lain yang mempunyai kesadaran reflektif, mereka akan lebih arif menyikapi pemanasan global yang merupakan salah satu wujud dari gejala perubahan iklim ini dengan secara jantan mengakui bahwa manusia lah yang tak bershabat dengan lingkungan alam tempat tinggalnya.
Perlakuan tak bersahabat manusia berupa eksploitasi berlebihan atas kekayaan alam tanpa disertai upaya pemulihan yang cukup adalah determinan utama yang mengakibatkan ketimpangan alam yang mengganggu keharmonisan ekosistem dan berujung pada perubahan perilaku alam(baca:perubahan iklim). Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ( Anwar, 2007 ). Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Jika ada satu elemen saja dari tatanan dalam suartu ekosistem ini terganggu, maka akan berdampak pada kelangsungan keseluruhan ekosistem tersebut. Dalam perspektif Cappra, menusia bukanlah entitas diluar ekosistem, melainkan bagian inheren dalam ekosistem bumi yang tak terpisahkan. Atas asumsi relasi ekologi ini, bisa dikatakan jika alam ( baik tumbuhan, maupun isi perut bumi ) mengalami kerusakan, maka kelangsungan hidup manusia pun akan terancam. Disinilah letak urgensitas atas laku dan tindakan untuk menjaga keseimbangan ekosistem (baca alam) jika tak ingin mempercepat akhir dari dunia.
Selama ini manusia memang cenderung teramat abai dengan alam(akui sajalah), demi ambisi pengejaran materi, nafsu perut, atau sekedar sensasi mulut, dengan keji manusia memperkosa habis kecantikan dan keanggunan alam. Penjarahan sumberdaya alam yang telah melampaui batas telah mengakibatkan makin meningkatnya ancaman krisis ekologis dan tingginya kerentanan pada masyarakat, termasuk berbagai macam bencana alam sebagaimana yang akhir-akhir ini tak henti menyapa negeri ini. Banjir, tanah longsor, abrasi pesisir, dan bencana alam lainnya nampaknya semakin akrab saja dengan negeri ini. Jika musim hujan datang seperti sekarang ini, hampir bisa dipastikan berita di TV, Koran, media online, atau radio, selalu saja di penuhi pemberitaan tentang banjir bandang yang melanda beberapa daerah di negeri ini. Yang masih hangat adalah reportase tentang sebagian wilayah Jawa Barat termasuk DKI Jakarta yang di genangi air bah yang meluap dari sungai Ciliwung yang merupakan buah dari perusakan kawasan puncak oleh pemegang kuasa modal yang di amini aparat yang dihinggapi pragmatisme egoistik. Tak ketinggalan Ngawi, Jember, Madiun, Banjarnegara, dan Semarang adalah kota-kota lain di Jawa yang menjadi langganan tetap banjir.
Disinyalir kerusakan hutan adalah sumber utama dari berbagai bencana yang melanda sebagian daerah di Jawa. Kawasan hutan yang tersisa di Pulau Jawa saat ini hanya sekitar 3 juta hektar, 2,4 juta hektar dikuasai Perum Perhutani dan 0,6 juta hektar lainnya dalam bentuk taman nasional dan cagar alam yang dikuasai Departemen Kehutanan atau hanya 20 persen dari luas daratannya. Padahal, Undang-Undang Kehutanan No. 40 tahun 1999 mengamanatkan 30 persen dari luas daratan adalah hutan. Artinya, dilihat dari daya dukung ekologi, dibanding luas daratannya, kawasan hutan Jawa belum mencukupi hingga perlu ditambah luasannya. Dari hutan Jawa seluas itu, 1,767 juta hektar (59%) merupakan hutan produksi miskin jenis (monokultur) yang sama sekali tidak bisa diandalkan sebagai penyangga kehidupan, penyimpan air, apalagi penahan banjir. Hutan monokultur ini tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa, dari Ciamis hingga Banyuwangi. Berdasarkan data Perum Perhutani, dari 2,4 juta hektar kawasan hutannya di Pulau Jawa, 80 persen lebih merupakan hutan monokultur yang didominasi tanaman jati (51,73%) dan pinus (35,14%) (BritaBumi, 28 Maret 2008). Dengan luasnya hutan monokultur, daya dukung lingkungan Pulau Jawa semakin menurun dan mudah sekali memicu banjir. Atas kenyataan memilukan ini, siapakah yang mesti bertanggung jawab?
Memang sebagian kerusakan hutan itu dilakukan oleh rakyat miskin yang terjepit oleh penderitaan. Tetapi skalanya tidak seberapa dibandingkan dengan pembalakan liar yang dilakukan pengusaha hitam, tentu via kongkalikong dengan aparat. Sebuah kolaborasi amoral minoritas yang berimbas kerusakan dan kepedihan dahsyat bagi mayoritas penduduk. Jika sudah demikian, siapa yang patut kita persalahkan? atau kepada siapa kita mesti mengadu? Sudah saatnya semua pihak berbenah, pemerintah sebagai pemegang tampu kekuasaan, mesti memainkan peran semestinya, menindak tegas dan keras para Mafioso penghisap hasil alam ini. Disamping itu juga perlu adanya implementasi kebijakan yang terpadu (di semua lini) yang berorientasi pada keberlanjutan ekologi, mulai dari kebijakan HPH sampai regulasi planologi (rancana tata kota), karena kepadatan penduduk yang terus meningkat menuntut ketersediaan area permukiman yang memadai, yang seringkali berimbas pada ekspansi atas lahan-lahan konservasi. Dalam hal ini, pemerintah mesti lebih ketat dalam pelaksanaan perizinan mendirikan bangunan, pemukiman, terlebih untuk industry. Di daerah kita sendiri (di sekitaran UMY) saja, sama-sama kita seksikan, percepatan pembangunan telah menciutkan lahan-lahan persawahan. Area yang dulu merupakan lahan sawah yng menghampar hijau berubah menjadi kampus, kantor, ruko, atau rumah. Apakah pendirian bangunan-bangunan ini memenuhi AMDAL(analiisa dampak lingkungan) yang memadai? Wallhau alam.
Lebih jauh lagi, agaknya perlu dilakukan pembenahan atas paradigma dan laku aksi manusia yang selama ini cenderung dangkal dan tak ramah lingkungan. Cara pandang dangkal yang dijiwai pragmatism egoistic mesti segera digusur, digantikan dengan paradigma yang lebih arif, ramah lingkungan, dan berorientasi pada keberlanjutan ekologi. Hal ini menuntut upaya keras dari segenap unsure pemerintah dan masyarakat untuk menyemaikan nilai-nilai kesadaran lingkungan karena nampaknya yang satu ini juga merupakan problem mendasar masyarakat kita. Di lingkungan kita saja –tak usah jauh-jauh-, setiap saat kita dapati sampah berceceran dimana-mana. Di lobi, kamar mandi, plataran, lorong kelas, lift, secretariat organisasi mahasiswa (termasuk BEM, KOMAHI mungkin), ruang kelas, lubang angin, kolong meja, bahkan dicelah engsel bangku kuliah. Huft…sampah konsumsi dengan segala wujudnya bisa kita jumpai di tiap sudut kampus yang elok ini. Inilah realita miris sekaligus ironis di kampus kita, apalagi jika mengingat kredo yang selalu dibanggakan “unggul dan islami”. Seperti inikah karakter pribadi “unggul dan Islami”? tentunya tidak.
Memang bukan pekerjaan yang mudah untuk merubah perilaku yang lama mengendap dan menjadi kebiasaan. Karenanya penanaman kesadaran ekologi memang mesti ditanamkan sejak dini untuk menyemai dam menghujamkan nilai-nilai kearifan lingkungan dan kelestarian ekologi agar generasi mendatang bisa memandang dan memperlakukan alam secara arif dan bijak demi kelangsungan sistem kehidupan di bumi ini. Atas yang satu ini, nampaknya pemerintah juga mulai menyadari hal tersebut, awal tahun ini bekerja sama dengan British Council Indonesia, Kementerian Pendidikan Nasional meluncurkan materi ajar Cimate4klassrooms (C4C) yang menekankan kesadaran perubahan iklim bagi siswa sekolah mulai tingkat dasar (SD) hingga menengah atas (SMA). Agaknya kebijakan eco-school ini bisa menjadi langkah awal yang cukup berarti bagi upaya pembenahan perilaku kita atas alam, agar generasi mendatang bisa lebih arif memperlakukan alam.
Akhirnya, matahari sudah menyingsing, sudah sepenggalan, sudah teramat siang untuk bergegas, membenahi segala sikap keji kita terhadap alam untuk masa depan generasi kita sendiri. Perubahan iklim dengan segala bentuk gejalanya hanyalah dampak dari akumulasi cara hidup dangkal manusia yang tak ramah lingkungan –sekaligus awal dari kehancuran yang lebih dahsyat jika tak segera didamaikan. Banjir dan segala macam bencana alam lain adalah teguran dari alam atas perilaku manusia yang tak lagi manusiawi. Alam tak akan henti menegur kita jika kita tak segera mengindahkan tegurannya dan segera berbenah. Mari berdamai dengan alam, demi keberlanjutan ekologi dan kelestarian generasi kita!
“saya optimis, karena kehidupan punya caranya sendiri untuk tidak punah;dan orang juga punya cara sendiri. Mereka akan meneruskan tradisi kehidupan”.
( Vandana Shiva )
Setiap kali membaca berita aktual dimedia massa akhir-akhir ini, selalu saja ada kolom yang memuat soal banjir yang tengah melanda sebagian wilayah Indonesia, bahkan sebagian wilayah Jember sempat lumpuh gara-gara luapan air bah Sungai Bengawan Madiun. Banjir memang bukan peristiwa luar biasa bagi Negeri ini, bahkan bagi sebagian kota seperti Jakarta, Semarang, Jember, Banjiir adalah sebuah keniscayaan yang mesti disambut setiap kali datang musim hujan. Namun yang agak menggangguku adalah bahwa di tengah musim hujan seperti ini masih saja tak sedikit orang yang mengeluh "huh panase ra pantes" (panas banget!!). sebenarnya apa yang terjadi dengan bumiku???Sebagian diantara kita mungkin mengkambinghitamkan bumi sebagai penyebabnya, bahwa planet singgah trah adam ini nampaknya semakin tua semakin tak bersahabat dengan para penghuninya. Namun bagi sebagian yang lain yang mempunyai kesadaran reflektif, mereka akan lebih arif menyikapi pemanasan global yang merupakan salah satu wujud dari gejala perubahan iklim ini dengan secara jantan mengakui bahwa manusia lah yang tak bershabat dengan lingkungan alam tempat tinggalnya.
Perlakuan tak bersahabat manusia berupa eksploitasi berlebihan atas kekayaan alam tanpa disertai upaya pemulihan yang cukup adalah determinan utama yang mengakibatkan ketimpangan alam yang mengganggu keharmonisan ekosistem dan berujung pada perubahan perilaku alam(baca:perubahan iklim). Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya ( Anwar, 2007 ). Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Jika ada satu elemen saja dari tatanan dalam suartu ekosistem ini terganggu, maka akan berdampak pada kelangsungan keseluruhan ekosistem tersebut. Dalam perspektif Cappra, menusia bukanlah entitas diluar ekosistem, melainkan bagian inheren dalam ekosistem bumi yang tak terpisahkan. Atas asumsi relasi ekologi ini, bisa dikatakan jika alam ( baik tumbuhan, maupun isi perut bumi ) mengalami kerusakan, maka kelangsungan hidup manusia pun akan terancam. Disinilah letak urgensitas atas laku dan tindakan untuk menjaga keseimbangan ekosistem (baca alam) jika tak ingin mempercepat akhir dari dunia.
Selama ini manusia memang cenderung teramat abai dengan alam(akui sajalah), demi ambisi pengejaran materi, nafsu perut, atau sekedar sensasi mulut, dengan keji manusia memperkosa habis kecantikan dan keanggunan alam. Penjarahan sumberdaya alam yang telah melampaui batas telah mengakibatkan makin meningkatnya ancaman krisis ekologis dan tingginya kerentanan pada masyarakat, termasuk berbagai macam bencana alam sebagaimana yang akhir-akhir ini tak henti menyapa negeri ini. Banjir, tanah longsor, abrasi pesisir, dan bencana alam lainnya nampaknya semakin akrab saja dengan negeri ini. Jika musim hujan datang seperti sekarang ini, hampir bisa dipastikan berita di TV, Koran, media online, atau radio, selalu saja di penuhi pemberitaan tentang banjir bandang yang melanda beberapa daerah di negeri ini. Yang masih hangat adalah reportase tentang sebagian wilayah Jawa Barat termasuk DKI Jakarta yang di genangi air bah yang meluap dari sungai Ciliwung yang merupakan buah dari perusakan kawasan puncak oleh pemegang kuasa modal yang di amini aparat yang dihinggapi pragmatisme egoistik. Tak ketinggalan Ngawi, Jember, Madiun, Banjarnegara, dan Semarang adalah kota-kota lain di Jawa yang menjadi langganan tetap banjir.
Disinyalir kerusakan hutan adalah sumber utama dari berbagai bencana yang melanda sebagian daerah di Jawa. Kawasan hutan yang tersisa di Pulau Jawa saat ini hanya sekitar 3 juta hektar, 2,4 juta hektar dikuasai Perum Perhutani dan 0,6 juta hektar lainnya dalam bentuk taman nasional dan cagar alam yang dikuasai Departemen Kehutanan atau hanya 20 persen dari luas daratannya. Padahal, Undang-Undang Kehutanan No. 40 tahun 1999 mengamanatkan 30 persen dari luas daratan adalah hutan. Artinya, dilihat dari daya dukung ekologi, dibanding luas daratannya, kawasan hutan Jawa belum mencukupi hingga perlu ditambah luasannya. Dari hutan Jawa seluas itu, 1,767 juta hektar (59%) merupakan hutan produksi miskin jenis (monokultur) yang sama sekali tidak bisa diandalkan sebagai penyangga kehidupan, penyimpan air, apalagi penahan banjir. Hutan monokultur ini tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Pulau Jawa, dari Ciamis hingga Banyuwangi. Berdasarkan data Perum Perhutani, dari 2,4 juta hektar kawasan hutannya di Pulau Jawa, 80 persen lebih merupakan hutan monokultur yang didominasi tanaman jati (51,73%) dan pinus (35,14%) (BritaBumi, 28 Maret 2008). Dengan luasnya hutan monokultur, daya dukung lingkungan Pulau Jawa semakin menurun dan mudah sekali memicu banjir. Atas kenyataan memilukan ini, siapakah yang mesti bertanggung jawab?
Memang sebagian kerusakan hutan itu dilakukan oleh rakyat miskin yang terjepit oleh penderitaan. Tetapi skalanya tidak seberapa dibandingkan dengan pembalakan liar yang dilakukan pengusaha hitam, tentu via kongkalikong dengan aparat. Sebuah kolaborasi amoral minoritas yang berimbas kerusakan dan kepedihan dahsyat bagi mayoritas penduduk. Jika sudah demikian, siapa yang patut kita persalahkan? atau kepada siapa kita mesti mengadu? Sudah saatnya semua pihak berbenah, pemerintah sebagai pemegang tampu kekuasaan, mesti memainkan peran semestinya, menindak tegas dan keras para Mafioso penghisap hasil alam ini. Disamping itu juga perlu adanya implementasi kebijakan yang terpadu (di semua lini) yang berorientasi pada keberlanjutan ekologi, mulai dari kebijakan HPH sampai regulasi planologi (rancana tata kota), karena kepadatan penduduk yang terus meningkat menuntut ketersediaan area permukiman yang memadai, yang seringkali berimbas pada ekspansi atas lahan-lahan konservasi. Dalam hal ini, pemerintah mesti lebih ketat dalam pelaksanaan perizinan mendirikan bangunan, pemukiman, terlebih untuk industry. Di daerah kita sendiri (di sekitaran UMY) saja, sama-sama kita seksikan, percepatan pembangunan telah menciutkan lahan-lahan persawahan. Area yang dulu merupakan lahan sawah yng menghampar hijau berubah menjadi kampus, kantor, ruko, atau rumah. Apakah pendirian bangunan-bangunan ini memenuhi AMDAL(analiisa dampak lingkungan) yang memadai? Wallhau alam.
Lebih jauh lagi, agaknya perlu dilakukan pembenahan atas paradigma dan laku aksi manusia yang selama ini cenderung dangkal dan tak ramah lingkungan. Cara pandang dangkal yang dijiwai pragmatism egoistic mesti segera digusur, digantikan dengan paradigma yang lebih arif, ramah lingkungan, dan berorientasi pada keberlanjutan ekologi. Hal ini menuntut upaya keras dari segenap unsure pemerintah dan masyarakat untuk menyemaikan nilai-nilai kesadaran lingkungan karena nampaknya yang satu ini juga merupakan problem mendasar masyarakat kita. Di lingkungan kita saja –tak usah jauh-jauh-, setiap saat kita dapati sampah berceceran dimana-mana. Di lobi, kamar mandi, plataran, lorong kelas, lift, secretariat organisasi mahasiswa (termasuk BEM, KOMAHI mungkin), ruang kelas, lubang angin, kolong meja, bahkan dicelah engsel bangku kuliah. Huft…sampah konsumsi dengan segala wujudnya bisa kita jumpai di tiap sudut kampus yang elok ini. Inilah realita miris sekaligus ironis di kampus kita, apalagi jika mengingat kredo yang selalu dibanggakan “unggul dan islami”. Seperti inikah karakter pribadi “unggul dan Islami”? tentunya tidak.
Memang bukan pekerjaan yang mudah untuk merubah perilaku yang lama mengendap dan menjadi kebiasaan. Karenanya penanaman kesadaran ekologi memang mesti ditanamkan sejak dini untuk menyemai dam menghujamkan nilai-nilai kearifan lingkungan dan kelestarian ekologi agar generasi mendatang bisa memandang dan memperlakukan alam secara arif dan bijak demi kelangsungan sistem kehidupan di bumi ini. Atas yang satu ini, nampaknya pemerintah juga mulai menyadari hal tersebut, awal tahun ini bekerja sama dengan British Council Indonesia, Kementerian Pendidikan Nasional meluncurkan materi ajar Cimate4klassrooms (C4C) yang menekankan kesadaran perubahan iklim bagi siswa sekolah mulai tingkat dasar (SD) hingga menengah atas (SMA). Agaknya kebijakan eco-school ini bisa menjadi langkah awal yang cukup berarti bagi upaya pembenahan perilaku kita atas alam, agar generasi mendatang bisa lebih arif memperlakukan alam.
Akhirnya, matahari sudah menyingsing, sudah sepenggalan, sudah teramat siang untuk bergegas, membenahi segala sikap keji kita terhadap alam untuk masa depan generasi kita sendiri. Perubahan iklim dengan segala bentuk gejalanya hanyalah dampak dari akumulasi cara hidup dangkal manusia yang tak ramah lingkungan –sekaligus awal dari kehancuran yang lebih dahsyat jika tak segera didamaikan. Banjir dan segala macam bencana alam lain adalah teguran dari alam atas perilaku manusia yang tak lagi manusiawi. Alam tak akan henti menegur kita jika kita tak segera mengindahkan tegurannya dan segera berbenah. Mari berdamai dengan alam, demi keberlanjutan ekologi dan kelestarian generasi kita!
Langganan:
Postingan (Atom)
RSS Feed
Twitter
Facebook