Busyro Kampanye Vonis Mati Koruptor

RMOL. Pimpinan KPK, Busyro Muqoddas bersikukuh UU KPK tak perlu direvisi, kalaupun terpaksa harus direvisi, jangan sampai menghapus pasal hukuman mati bagi koruptor.

Busyro berharap, pasal yang me­nyangkut hukuman mati koruptor tetap dipertahankan. “Tindakan ko­rupsi merupakan tindakan keja­hatan terhadap kemanusiaan yang mem­buat rakyat mati secara perlahan, sehingga layak dipertahan­kan,” ujar­nya di Yogyakarta, kemarin.

Busyro mengakui, meski ada pa­sal hukuman mati terhadap koruptor, selama ini KPK belum pernah me­nuntut terdakwa koruptor dengan hu­kuman mati. “Untuk melakukan tun­tutan hukuman mati memang ti­dak gegabah, di antaranya mengenai besaran korupsinya, usia terdakwa­nya dan sebagainya,” paparnya.

Mejawab kelompok yang anti-hu­kuman mati, Busyro menyebut be­berapa negara yang masih member­lakukan hukuman mati, seperti Amerika Serikat. “Pasal-pasal pada Undang-undang Tipikor yang perlu direvisi itu cukup banyak. Hanya saja, hukuman mati bagi koruptor harus tetap diper­tahankan,” kata Busyro.

Kendati demikian,”Busyro me­nga­­takan, KPK masih nyaman de­ngan UU KPK yang berlaku sek­arang ini. Karena itu, tidak perlu ada upaya revisi terhadap UU KPK.

“Jika direvisi, justru di­khawa­tir­kan akan mengganggu ki­nerja KPK sekarang. Selain itu, revisi akan me­ngundang reaksi keras dari kalangan masyarakat dan intelektual,” ujar­nya.

Pengamat Politik, Burhanuddin Muhtai menyoroti kinerja penegak hukum yang hanya mampu menye­ret tokoh figuran, sementara sutra­dara, penulis skenario kasus korup­si tetap tak terjangkau. Salah satu penyebabnya adalah masih sedikit para politisi dan pemimpin negara yang mau mengungkapkan skandal korupsi, karena langkah tersebut mengandung sejuta risiko.

Padahal, kata Burhanuddin, ada po­litisi dan pemimpin negara yang se­benarnya memiliki kesadaran un­tuk mengungkap kasus korupsi. Na­mun, mereka perlu diberi insentif ke­tika berhasil mengungkap skandal ko­rupsi. “Hal itu bisa berupa insentif elektoral,” kata Burhan, di Jakarta, kemarin.

Burhan mengatakan, sepanjang tak ada insentif, para politisi dan ju­ga pemimpin negara akan larut de­ngan kebutuhan jangka pendek, mo­dal pemilu beserta kemenangannya. Para politisi atau pemimpin negara akan tetap masuk ke area abu-abu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya dan atau partainya.

Wakil Ketua DPD, La Ode Ida me­nyoroti peran media dalam pem­berantasan korupsi. Menurutnya, media perlu mempublikasikan poli­tisi, pemimpin, atau partai politik yang berhasil memberantas korupsi.

“Ini kontribusi media massa ke­pada masyarakat untuk penciptaan negara bersih,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/18/49337/Busyro-Kampanye-Vonis-Mati-Koruptor-