Busyro Kampanye Vonis Mati Koruptor

RMOL. Pimpinan KPK, Busyro Muqoddas bersikukuh UU KPK tak perlu direvisi, kalaupun terpaksa harus direvisi, jangan sampai menghapus pasal hukuman mati bagi koruptor.

Busyro berharap, pasal yang me­nyangkut hukuman mati koruptor tetap dipertahankan. “Tindakan ko­rupsi merupakan tindakan keja­hatan terhadap kemanusiaan yang mem­buat rakyat mati secara perlahan, sehingga layak dipertahan­kan,” ujar­nya di Yogyakarta, kemarin.

Busyro mengakui, meski ada pa­sal hukuman mati terhadap koruptor, selama ini KPK belum pernah me­nuntut terdakwa koruptor dengan hu­kuman mati. “Untuk melakukan tun­tutan hukuman mati memang ti­dak gegabah, di antaranya mengenai besaran korupsinya, usia terdakwa­nya dan sebagainya,” paparnya.

Mejawab kelompok yang anti-hu­kuman mati, Busyro menyebut be­berapa negara yang masih member­lakukan hukuman mati, seperti Amerika Serikat. “Pasal-pasal pada Undang-undang Tipikor yang perlu direvisi itu cukup banyak. Hanya saja, hukuman mati bagi koruptor harus tetap diper­tahankan,” kata Busyro.

Kendati demikian,”Busyro me­nga­­takan, KPK masih nyaman de­ngan UU KPK yang berlaku sek­arang ini. Karena itu, tidak perlu ada upaya revisi terhadap UU KPK.

“Jika direvisi, justru di­khawa­tir­kan akan mengganggu ki­nerja KPK sekarang. Selain itu, revisi akan me­ngundang reaksi keras dari kalangan masyarakat dan intelektual,” ujar­nya.

Pengamat Politik, Burhanuddin Muhtai menyoroti kinerja penegak hukum yang hanya mampu menye­ret tokoh figuran, sementara sutra­dara, penulis skenario kasus korup­si tetap tak terjangkau. Salah satu penyebabnya adalah masih sedikit para politisi dan pemimpin negara yang mau mengungkapkan skandal korupsi, karena langkah tersebut mengandung sejuta risiko.

Padahal, kata Burhanuddin, ada po­litisi dan pemimpin negara yang se­benarnya memiliki kesadaran un­tuk mengungkap kasus korupsi. Na­mun, mereka perlu diberi insentif ke­tika berhasil mengungkap skandal ko­rupsi. “Hal itu bisa berupa insentif elektoral,” kata Burhan, di Jakarta, kemarin.

Burhan mengatakan, sepanjang tak ada insentif, para politisi dan ju­ga pemimpin negara akan larut de­ngan kebutuhan jangka pendek, mo­dal pemilu beserta kemenangannya. Para politisi atau pemimpin negara akan tetap masuk ke area abu-abu untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya dan atau partainya.

Wakil Ketua DPD, La Ode Ida me­nyoroti peran media dalam pem­berantasan korupsi. Menurutnya, media perlu mempublikasikan poli­tisi, pemimpin, atau partai politik yang berhasil memberantas korupsi.

“Ini kontribusi media massa ke­pada masyarakat untuk penciptaan negara bersih,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/18/49337/Busyro-Kampanye-Vonis-Mati-Koruptor-

Di HI, Anis Hidayah Beberkan Penderitaan TKI di Luar Negeri

RMOL. Sepanjang tahun 2011 wajah negeri ini terus diharu-birukan oleh derita buruh migran Indonesia yang mengalami penangkapan, aksi kekerasan, pengusiran, perkosaan bahkan kematian di luar negeri. Yang paling mengharukan tentu saja pemancungan Ruyati di Arab Saudi, beberapa waktu lalu

"Eksekusi pemancungan terhadap Ruyati membuka kotak pandora ratusan kasus buruh migran Indonesia yang terancam hukuman mati di berbagai negara yang selama ini ditutup-tutupi," ujar Direktur Eksekutif Migrant Care, Anis Hidayah dalam orasinya di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (18/12).

Pagi ini Migrant Care bersama keluarga Tenaga Kerja Indonesia yang terancam mendapat hukuman mati di luar negeri menggelar aksi damai di kawasan tersebut.

Anis menambahkan, sampai sekarang buruh migran yang mengalami berbagai kasus masih banyak dan belum juga diselesaikan oleh pemerintah baik itu lewat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maupun Kementerian Luar Negeri.

"Tercatat 417 terancam hukuman mati; 1 orang menunggu eksekusi mati; kekerasan fisik 3 ribu lebih; kekerasan seksual 1.234 orang; meninggal dunia 1.203 orang," beber Anis.

Data tersebut, menurut Anis tidak termasuk TKI overstayer di Saudi Arabia, kerja tidak layak, gaji tidak dibayar dan terancam deportasi dari Malaysia. Dari data Migrant Care, lanjutnya, sampai saat ini 228.193 buruh migran Indonesia menghadapi masalah di luar negeri.

"Pemerintah Indonesia mestinya harus berani mengambil langkah konkret bukan saling lempar tanggungjawab untuk mereformasi penempatan perlindungan yang berstandar HAM bagi buruh migran secara komprehensif dan radikal," demikian Anis.

http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/18/49349/Di-HI,-Anis-Hidayah-Beberkan-Penderitaan-TKI-di-Luar-Negeri-

Mari Lanjutkan Perjuangan Sondang

RMOL. Aksi bakar diri Sondang di depan kantor SBY, Istana Negara, Jakarta membuktikan bahwa perjuangan menentang rezim korup SBY-Boediono kuat disuarakan anak bangsa. Anak bangsa tak mau negara hancur dibawah pemimpin yang korup.

"Kita berjanji meneruskan perjuangan Sondang," pekik Fiqi Fadil, mahasiswa Universitas Setya Negara Indonesia (Usni), Jakarta. Fadil dan mahasiswa Usni lainnya menggelar aksi solidaritas untuk Sondang di depan kampus, Usni, Kebayoran, siang ini (Kamis, 15/12).

"Sondang pahlawan. Mari lanjutkan perjuangan Sondang," seru Fadil.

Tak ada alasan untuk tidak meneruskan perjuangan Sondang. Anak bangsa, kata Fadli, mengingatkan SBY-Boediono, tak rela negara hancur.

"SBY-Boediono sudah gagal," seru Fadli disambut teriakan "Betul" peserta aksi lainnya. [dem]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/15/49075/Mari-Lanjutkan-Perjuangan-Sondang-

Romo Magnis Beberkan Penyebab Sakit Hati Rakyat

RMOL. Kegagalan demi kegagalan yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan berbagai kasus menjadikan rakyat jengah dan sakit hati. Akibatnya, rakyat mempertanyakan kredibilitas presiden dalam memimpin negara.

Demikian disampaikan rohaniawan Frans Magnis Suseno, saat menjadi pembicara dalam diskusi yang di gelar Organisasi Liga Mahasiswa Nusantara (Limantara) di Jakarta (Jumat malam, 16/12).

Franz mengatakan, ada banyak faktor yang memicu krisis kepercayaan. Salah satunya adalah ketidakjelasan dalam menegakkan hukum terhadap para koruptor.

"Semua seperti menguap begitu saja. Korupsi seakan menjadi cerita yang tidak akan pernah selesai," terang Franz.

Maraknya praktik korupsi, kata Franz, terjadi akibat kepemimpinan yang lemah. Selain itu, karena hukum tidak ditegakkan sebagaimana mestinya.

"Ada tiga cara menghilangkan korupsi. Yaitu konstitusi, KPK dan kepemimpinan nasional," tandas Franz. [dem]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/16/49225/Romo-Magnis-Beberkan-Penyebab-Sakit-Hati-Rakyat-

Menurut Mahasiswa, SBY Benar-benar Sudah Hilang Rasa

RMOL. Mahasiswa Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Kamis malam (15/12), turun ke jalan menggelar aksi solidaritas untuk Sondang Hutagalung. Di depan Kampus Unas, Jakarta, mereka menyalakan lilin dan menaburkan bunga di atas foto Sondang.

Ponco, mahasiswa Unas yang ikut aksi, mengatakan, aksi bakar diri yang dilakukan Sondang merupakan kepedulian anak bangsa terhadap kondisi negara saat ini. Presiden SBY, kata dia, benar-benar sudah hilang rasa. Dia sudah tidak peka terhadap segala permasalahan yang dialami rakyat.

"SBY tak pantas lagi memimpin bangsa ini," kata Ponco saat memberikan orasinya.

Selain aksi lilin dan tabur bunga, para mahasiswa Unas juga akan melakukan aksi jalan kaki dari kampus Unas menuju kawasan lampu merah Republika (Pejaten Village).

"Ini merupakan bentuk kampanye untuk mengundang keprihatinan masyarakat luas atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di depan Istana," jelas Ponco mengutarakan alasannya. [dem]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/15/49109/Menurut-Mahasiswa,-SBY-Benar-benar-Sudah-Hilang-Rasa-

Aneh Tapi Nyata, Seminggu Kepergian Sondang Bertepatan dengan Satu Tahun Bakar Diri Mohamed Bouazizi

RMOL. Besok, Sabtu (16/12), tepat satu minggu kematian Sondang Hutagalung. Berbagai aktivis lintas gerakan pun merencanakan mengenang kepergian Sondang.

Informasi yang dihimpun Rakyat Merdeka Online, Aksi Nasional Solidaritas untuk Sondang akan dipusatkan di depan Istana Negara. Sementara itu, titik kumpul aksi berada di kantor Lembaga Bantuan Hukum, Jalan Diponegoro, Jakarta.

Mustar Bonaventura, salah satu aktivis yang tergabung dalam Aksi Nasional Solidaritas untuk Sondang mengatakan aksi juga akan dilakukan serentak di 47 Kota, antara lain Jakarta, Bandung, Bogor, Banten dan Cianjur.

"Yang aneh tapi nyata, aksi besok, yakni pada tanggal 17 Desember bukan hanya peringatan seminggu meninggalnya Sondang tetapi juga tepat setahun aksi Mohamed Bouazizi. Baik Sondang maupun Bouazizi sama-sama pelaku aksi bakar diri, Bouazizi di Tunisia dan Sondang di Indonesia," kata Mustar.

Solidaritas kepada Sondang tak berhenti pada aksi unjuk rasa besok, tapi juga berlanjut hingga Hari Solidaritas Internasional Sedunia yang akan jatuh pada 20 Desember.

"Solidaritas akan dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain unjuk rasa, diskusi, seminar, pameran foto Sondang, penyebaran pamflet, poster dan pemutaran film dokumenter termasuk mengenang berbagai aktivis yang juga melaukukan aksi bakar diri seperti Jan Palach di Cekoslowakia, Thich Quang Duc di Saigon, K. Muthukamar di India dan Mohamed Bouazizi di Tunisia," demikian Mustar.[arp]

Abraham Samad : Pimpinan KPK Bukan Superman

RMOL. Banyak pihak yang meragukan pimpinan baru KPK akan terbebas dari intervensi pemerintah. Namun, Ketua KPK Abraham Samad menepis keraguan itu.

"Ini pimpinan ada lima. Saya, Pak Bambang, Pak Busyro, Pak Adnan dan Pak Zulkarnain. Semuanya orang yang kuat dan punya integritas," tegasnya di Kompleks Istana Negara, hari ini.

Samad meminta masyarakat agar tidak khawatir. Dia menegaskan, kelima pimpinan KPK tidak bisa diintervensi.

"Kita bekerja secara profesional. KPK kali ini adalah KPK yang berani dan profesional," ucapnya.

Ia pun berjanji, akan menuntaskan semua kasus besar yang selama ini mengendap.

"Apapun kasus itu, kalau ada dua alat bukti yang cukup akan kita selidiki," ujarnya dia.

Setelah dilantik, Samad mengaku, pimpinan KPK tidak mematok target 100 hari. Sebab, lanjutnya, pimpinan KPK tidak bisa disamakan dengan kabinet.

"Kita bukan Superman, sehingga tidak bisa janji 100 hari. Beda kalau kabinet bisa janji 100 hari. Kalau orang lakukan penindakan hukum itu nggak bisa 100 hari. Itu minimal 1 tahun," ujarnya.[arp]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/16/49187/Abraham-Samad-:-Pimpinan-KPK-Bukan-Superman-

Din Syamsuddin: Perubahan Adalah Sunatullah

RMOL. Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 merupakan sebuah kebutuhan. Ini dilakukan dalam rangka penyesuaian diri mengikuti dinamika zaman.

Melalui amandemen, konstitusi makin memiliki kemampuan menyesuaikan diri guna mengantisipasi perkembangan, termasuk geopolitik, geoekonomi, dan geobudaya yang berubah.

Demikian disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah M Din Syamsuddin dalam orasi Sarasehan Nasional Kelompok DPD di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bertema “Perubahan Kelima UUD 1945: Konsolidasi Demokrasi dan Jati Diri Bangsa” di Gedung Nusantara IV Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.

“Secara teologis, perubahan itu sunnatullah. Benar kalau orang mengatakan, tiada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Yang tidak boleh berubah adalah wahyu Ilahi. Wahyu pun butuh interpretasi baru. Maka yang namanya konstitusi, ideologi, yang man-made, harus terbuka terhadap perubahan itu sendiri,” ujarnya. [arp]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/16/49213/Din-Syamsuddin:-Perubahan-Adalah-Sunatullah-

Busyro Garansi, Pimpinan KPK Jilid III akan Buat Kebijakan Progresif

RMOL. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas memaknai amanat kepemimpinan KPK periode ke 3 dengan mementingkan dan membangun spirit pencegahan pemberantasan Korupsi. Hal ini didukung dengan model kepemimpinan yang berjalan selama ini kolektif.

Demikian disampaikan Busyro di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (16/12).

"Kami akan terjemahkan UU KPK menjadi kebijakan-kebijakan baru yang lebih progresif berbasis kepada apa yang sudah dicapai pada pimpinan KPK periode 1 dan ke 2," sambung Busyro.

KPK, imbuh Busyro juga akan mengembangkan kualitas dan kwantitas sinergi ini antara lembaga negara, baik pusat maupun daerah dengan kampus, LSM atau NGO.

"Ini akan memperkuat kerja sama (antara KPK) dengan lembaga masyarakat dan pemerintah. Tak lupa kami juga memerlukan kritik demi kemajuan di masa yang akan datang," lanjutnya lagi.[arp]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/16/49215/Busyro-Garansi,-Pimpinan-KPK-Jilid-III-akan-Buat-Kebijakan-Progresif-

Partai SRI Tetap Ikut Pemilu 2014

RMOL. Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) akan tetap ikut pemilu sekalipun sudah dinyatakan tidak lolos verifikasi partai politik oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Bagaimanakah caranya?

Saat dihubungi Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Jumat, 16/12) Ketua Umum Partai Serikat Rakyat Independen (SRI), Damianus Taufan, menyampaikan caranya.

"Dari awal banyak partai berbadan hukum yang bergabung dengan kita. Kita akan menggunakan itu," jelas Taufan.

Bahkan, kata Taufan yakin, dari gabungan partai politik yang ada itu nantinya akan tetap menggunakan Partai SRI.

Partai apa sajakah itu? Taufan tidak mau menjelaskannya. Yang pasti, kata dia, dalam dua atau tiga hari kedepan, pihaknya akan mengumumkan hal tersebut ke publik. Termasuk menjelaskan lebih rinci bagaimana caranya Partai SRI bisa tetap ikut pemilu.

"Pada waktunya akan kami sampaikan," tandasnya. [dem]

http://www.rakyatmerdekaonline.com/read/2011/12/16/49227/Partai-SRI-Tetap-Ikut-Pemilu-2014-

Saran Kontras untuk Pemerintah Soal Kasus Mesuji

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak agar pemerintah segera menuntaskan kasus kekerasan di wilayah Sodong dan Mesuji, Sumatera Selatan dan Lampung. Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan jika pemerintah tidak cepat mencari solusi mengatasi masalah tersebut, praktik kekerasan terhadap warga akan terus meningkat.

"Karena peristiwa ini bukan hanya satu peristiwa saja. Paling tidak eskalasinya meninggi dalam dua tahun terakhir ini. Kurang lebih delapan kasus saat ini terjadi di seluruh Indonesia, di mana warga dijadikan bulan-bulanan, saat berkonflik dengan perusahaan sawit dan tambang," ujar Haris dalam jumpa pers di Kantor Kontras, Jakarta, Jumat (16/12/2011).

Meskipun saat ini sejumlah upaya penyelesaian sudah dilakukan oleh pemerintah, menurut Haris, ada sejumlah hal yang mesti diperhatikan secara khusus. Salah satunya, pemerintah sebaiknya menyerahkan seluruh penyelidikan kasus tersebut kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

"Karena Komnas HAM sudah memiliki mandat kerja dan kerangka kerja investigasi pelanggaran HAM. Sementara investigasi Menkopolhukam dan Mabes Polri tidak diketahui kerangka kerjanya," tuturnya.

Komnas HAM, kata Haris, dapat menginisiasi sebuah tim yang terdiri dari individu yang independen dan tidak punya kepentingan dengan masalah yang akan diinvestigasi. Selain itu, mereka juga harus memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan dengan masalah yang ada.

"Dan dengan keadaan yang mendesak saat ini, tim pencari fakta Komnas HAM juga bisa segera memberikan rekomendasi bagi pihak-pihak rentan, khususnya korban dan saksi atas suatu upaya serangan balik. Penting untuk memikirkan trauma psikologis kembali dari para korban itu," kata Haris.

Ditambahkan, laporan pertanggungjawaban dalam melakukan pencarian fakta atas kasus tersebut juga sangat penting. Menurut Haris, publik harus tahu terkait metode kerja tim tersebut dengan mempertimbangkan kerahasiaan yang diperlakukan dalam upaya penegakan hukum dalam kasus tersebut.

"Kita harapkan juga, ke depan dengan adanya kasus ini, kasus-kasus serupa seperti pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan yang mengancam eksistensi warga sipil tidak terulang dan ada solusi bagi warga sipil yang kerap dipaksa dipinggirkan oleh usaha bisnis. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah," tegasnya.

Pada Rabu (14/12/2011), sejumlah warga dan keluarga korban kasus Mesuji didampingi pengacara melaporkan dan menyampaikan bukti adanya pembunuhan keji yang terjadi pada akhir 2010 hingga awal 2011 di dua daerah yakni di Kecamatan Mesuji, Sumatera Selatan, dan Kabupaten Mesuji, Lampung. Menurut mereka, kasus itu bermula dari perluasan lahan salah satu perusahaan kelapa sawit dan karet milik warga negara Malaysia.

Dalam video, berbagai tindakan keji terekam. Salah satunya adalah pemenggalan kepala dua pria.

http://regional.kompas.com/read/2011/12/16/17151370/Saran.Kontras.untuk.Pemerintah.Soal.Kasus.Mesuji